Skema Baru PPNBM; Kemajuan Industri Otomotif

77

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperjelas wacana penyesuaian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor, melalui skema baru yang rencananya mulai tahun 2021, saat ini masih tahap sosialisasi.

 Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tengah menggodok aturan mengenai PPnBM baru.

Setidaknya ada tiga poin yang menjadi highlight dalam penyesuaian ini, yaitu soal CO2 taxation atau besaran pajak berdasarkan emisi karbon, pengelompokan kendaraan penumpang hanya pada dua kategori di bawah 3.000 dan di atas 3.000 cc, tak ada pembatasan jenis mobil seperti MPV, minibus dan sedan.

Mobil listrik  PPnBM-nya bisa nol persen. Sementara untuk mobil di atas 5.000 cc dipastikan masih dikenakan tarif barang mewah sekira 125 %.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, menganggap ini merupakan langkah tepat dan sejalan dengan kemajuan industri otomotif dunia.

“Kami pernah berdiskusi soal hal ini dengan Kementerian Perindustrian, khususnya terkait PPnBM  yang mengacu pada  kendaraan dan besar (cc)  sudah kadarluarsa. Saat ini seluruh dunia sudah mengacu pada namanya, emisi gas buang,” kata Nangoi.

Terkait penerapan yang akan dilakukan di 2021, Nangoi tak menyebut itu kelamaan. Dirinya menyebut jeda waktu dua tahun yang dimulai 2019 sudah sesuai. Sehingga transisinya bisa berjalan mulus dan industri tak kaget.

Nangoi mengatakan , penyesuaian PPnBM bisa membuka peluang buat semua model kendaraan , tak hanya MPV yang bisa bersaing di Indonesia. Tentu saja lebih dari itu, menjadi basis produksi global, menjadi tak sulit untuk Indonesia.

“PPnBM baru membuat pasar di Indonesia semakin terbuka dan intinya kita bisa ekspor lebih banyak variannya. Sejauh ini yang kita ekspor sangat limited bentuknya hanya seperti MPV,” ucap Nangoi.

Mengacu pada forecast pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor domestik sesuai target Kemenperin, pada 2020 mencapai 1,25 juta unit, dan di 2021 diproyeksikan menjadi 1,33 juta unit, dengan penerimaan PPnBM kendaraan bermotor  Rp 29,5 triliun.

Sementara di 2022, penjualan kendaraan bermotor akan mencapai 1,41 juta unit dan pemasukan lewat PPnBM mencapai Rp 32,2 triliun dengan skema baru.

Angka tersebut tersebut lebih tinggi, dibanding memakai aturan saat ini. Pada 2021, penjualan kendaraan bermotor diperkirakan hanya 1,19 juta unit dan PPnBM senilai Rp 26,2 triliun. Di 2022, proyeksi penjualan kendaraan hanya akan mencapai 1,22 juta dengan penerimaan PPnBM sebesar Rp 27,8 triliun.

“Sesudah kami analisa, apabila kita gunakan skema kebijakan yang baru,  penerimaan negara kita dari pajak (PPnBM) akan lebih tinggi dibandingkan dengan aturan lama,” kata Sri Mulyani. (E-002)***