Pelarangan Siswa Ikut UNBK; Belum Iuran, tidak Mendidik

46

BISNIS BANDUNG- Komisi V DPRD Jabar meminta  Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika  mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah SMA Negeri maupun Swasta di Jabar yang belum bayar kewajiban iuran uang sekolah  supaya tidak melakukan pelarangan apalagi sampai pengancaman terhadap siswa yang akan mengikuti UNBK.

Dikabarkan, jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 tingkat SMA yang akan berlangsung secara serentak, mulai Senin, 1  hingga 8 April 2019, terdapat beberapa sekolah mengancam siswa tidak boleh ikut UNBK karena belum bayar kewajiban iuran sekolah. Hal  tersebut  bisa  mengganggu konsentrasi siswa yang akan melaksanakan UNBK.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH. MBA secara tegas mengatakan, tindakan pelarangan pihak sekolah terhadap siswa/ peserta didik yang belum bayar kewajiban iuran uang sekolah, tidak bisa mengikuti UNBK merupakan sikap yang sangat tidak mendidik.

Kepada pers, Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri membenarkan adanya laporan dari masyarakat/ orang tua siswa yang merasa diancam pihak sekolah, anaknya tidak bisa ikut UNBK gara-gara belum membayar iuran kewajiban sekolah.

Dikatakan, persoalan siswa belum bayar iuran sekolah itu hal teknis administrasi sebaiknya dibicarakan setelah pelaksanaan UNBK. Hal ini penting agar, konsentrasi siswa SMA kelas XII tidak terganggu dan fokus mengerjakan dan menjawab soal-soal yang diberikan dalam ujian.

“Komsi V tidak ingin mendengar dan menerima laporan dari masyarakat atau para orangtua siswa SMA kelas XII yang anaknya tidak bisa ikut UNBK gara-gara belum bayar iuran kewajiban sekolah”, tegasnya.

Syamsul berharap, seluruh siswa SMK/SMA Negeri maupun swasta semua dapat mengikuti UNBK.  Jangan sampai gara-gara ada persoalan administratif pihak sekolah tidak mengijinkan siswa kelas XII tidak bisa ikut ujian UNBK. (B-002)***