Pemerintah Bahas Payung HukumTHL Penyuluh Pertanian

131

Tenaga Penyuluh Pertanian Adalah Representasi Negara ditengah petani

BISNIS BANDUNG — Pemerintah akan membahas payung hukum pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian dengan status tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian (THL/TBPP) menjadi ASN untuk  yang berusia di atas 35 tahun.

          Berdasarkan data Serikat Petani Indonesia, hingga tahun 2017 pemerintah telah mengangkat sekira 6.058 THL-TBPP yang berusia dibawah 35 tahun menjadi ASN. Rencananya pada tahun ini sebanyak 17.000 tenaga penyuluh THL-TBPP dan tenaga teknis   mengikuti tes untuk diangkat menjadi ASN.

          Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, mengapreasiasi keseriusan pemerinrah dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian.“Tenaga Penyuluh Pertanian adalah representasi negara ditengah-tengah petani. Mereka adalah ujung tombak aparatur negara yang sesungguhnya, untuk menjalankan program kedaulatan pangan,”ungkap Henry.

          Ia menyebutkan, bahwa tenaga penyuluh pertanian yang ada saat ini masih belum mampu melayani kebutuhan dengan jumlah desa di Indonesia sebanyak 71.479 desa dengan jumlah tenaga penyuluh pertanian hanya  44.059 orang yang terdiri dari 12.548 THL-TBPP dan 31.511 berstatus ASN. Dari jumlah tenaga penyuluh berstatus ASN tersebut, tidak seluruhnya bertugas di tingkat desa, termasuk tenaga penyuluh berstatus ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2019 ini. Sehingga hanya setengah dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia yang terlayani oleh tenaga penyuluh pertanian.

Dikemukakan Henry Saragih, pentingnya tenaga penyuluh pertanian telah menjadi fokus perhatian Serikat Petani Indonesia. Pada saat penyusunan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada 2012 hingga 2013, kita telah meminta agar didalam undang-undang tersebut dicantumkan amanat untuk menugaskan satu tenaga penyuluh di setiap desa. Dan hal tersebut diadopsi dalam pasal 46 ayat 4 UU No. 19 Tahun 2013 tersebut. ”Kami mendukung langkah serius pemerintah untuk menjalankan amanah undang-undang No. 19 Tahun 2013, karena SPI terlibat memberikan masukan sejak perumusan UU tersebut,” tutur Hendry. (E-018)***