Tarko : TPPU Meningkat Tahun 2018 Rekor OTT Oleh KPK

47

BISNIS BANDUNG — Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, MBA, CPA mengungkapkan, saat ini tindak pidana pencucian uang (TPPU) cenderung meningkat,  ditandai dengan tindakan korupsi yang dilakukan pejabat . Tahun 2018 menjadi rekor OTT  (Operasi Tangkap Tangan ) oleh KPK terhadap pejabat publik.

Dikemukakan Tarkosunaryo , TPPU mengalami pertumbuhan signifikan. Uang hasil kejahatan diinvestasikan (dibelikan) pada berbagai asset untuk menyamarkan harta-harta yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, agar seolah-olah harta-harta tersebut diperoleh dengan uang halal. TPPU merupakan tindak pidana turunan,  kelanjutan dari tindak pelanggaran hukum utamanya, yakni memperolehan harta dari tindak pidana korupsi, bidang perpajakan,  narkoba,  human trafficking, ilegal logging dan tindak kejahatan lainnya.  Intinya mendapatkan harta dengan cara melanggar hukum yang kemudian disamarkan seolah-olah harta legal. ”Perbuatan penyamaran harta tersebut , antara lain membeli properti, saham dan dalam bentuk investasi lainnya,  seperti dalam bentuk emas perhiasan,” ungkap Tarkosunaryo.

            Faktor yang mempengaruhnya terjadinya TPPU , lanjut Tarko , cukup banyak di antaranya , adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan mendapatkan harta secara ilegal yang terbuka. Sistem yang belum transparan dan akuntabel yang memungkinkan terjadinya korupsi. Tren penggunaan korporasi/perusahaan untuk melakukan perbuatan kejahatan teridentiffikasi seperti dalam kasus Tipikor yang di tangani KPK.  Komitmen dari pimpinan yang seharusnya lebih kuat agar  tindak kejahatan dapat ditekan.  Penegakkan hukum yang harus terus diperkuat agar menimbulkan efek jera . Faktor budaya permisif dari masyarakat yang mengganggap perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang biasa karena sering terjadi, hingga dianggap biasa dan dimaklumi.  Selain itu menurut Tarko, tekanan kebutuhan yang meningkat, seperti dalam tahun politik yang memerlukan dana ekstra untuk membiayai kampanya para kontestan politik yang memicu pengumpulan harta yang melanggar hukum. Beberapa kasus Tipikor memberi petunjuk ke arah mahalnya biaya politik , sehingga mendorong untuk memperoleh pendanaan secara ilegal. Kemudian sifat tamak dan rakus manusia untuk menda ditekan jika sistem pengawasan makin kuat, transparan untuk mempersempit ruang gerak penyalahgunaan. Seperti kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh pihak perbankan, lembaga keuangan atau pihak terkait. ” OTT yang dilakukan oleh KPK diharapkan membuahkan efek jera pada pelaku, namun karena hukuman terlalu ringan , OTT seolah tidak berdampak pada efek jera ,” papar Tarko, baru-baru ini di Bandung.

            Ketua Umum IAPI ini menyebut , berdasarkan analisanya kelemahan dan kekurangan dalam pencegahan Tipikor/TPPU karena masih ada unsur pimpinan  yang tidak memberi contoh keteladanan yang baik untuk menghindari  Tipikor.  Menurutnya, sektor yang cukup lemah dan perlu perbaikan adalah sistem administrasi. Kebijakan yang ideal untuk diaplikasikan di Indonesia untuk menggenjot menekan dan mencegah kasus TPPU yakni dengan memperkuat aspek hukum dan penegakannya, memperbaiki sistem pelaporan keuangan di sebuah lembaga /perusahaan agar terkumpul sebagai “central data laporan keuangan”, mempermudah birokrasi yang tidak berbelit-belit, transparan , sehingga tidak rentan disalahgunakan.

             Sebelumnya TPPU biasa dilakukan dalam bentuk suap kepada pejabat publik dengan  harapan agar bisa mempermainkan APBN/APBD untuk dimark up. Seiring dengan meningkatnya kualitas pengelolaan APBN/APBD termasuk pemeriksaan oleh BPK dan lainnya, tren korupsi pada APBN/APBD agak berkurang , meski tidak hilang sama sekali.  Beberapa kasus masih menunjukan risiko TPPU pada  keuangan negara.  Modus TPPU bergeser pada suap/gratifikasi terkait perizinan untuk mendapatkan konsesi usaha. Pada tahun politik, menurut Tarko,  tindak pidana Tipikor untuk memperoleh harta tidak sah terindikasi meningkat. Uang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, bukan untuk investasi membeli aset. Dana kampanye diduga diperoleh dari dana ilega. Dalam beberapa tahun terakhir, berdasar penilaian lembaga FATF dan Asia Pasific Group on Anti Money Laundering System terhadap Indonesia, terdapat hal penting yang harus diperbaiki, yaitu entitas usaha dan aspek keterbukaan data pembukuan akuntansi dan laporan keuangan dari lembaga/perusahaan. Selain dari FATF, beberapa lembaga internasional juga melakukan asessment terhadap Indonesia, seperti dari WorldBank, Global Forum untuk perpajakan dalam pola anti korupsi. Salah satu rekomendasi lembaga-lembaga tersebut adalah mengenai keterbukaan catatan akuntansi dan laporan keuangan yang bisa diakses oleh pihak-pihak terkait.  ” Negara-negara n di kawasan Asean, sudah lama menerapkan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemerintah yang bisa diakses pihak relevan. Bahkan jika tidak lapor, bisa diajukan ke pengadilan,” pungkas Tarko. (E-018)***