Ombudsman : Pungli Masih Marak Imbalan Akan Mempercepat Layanan

47

BISNIS BANDUNG — Kepala Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto menyebut, pungutan liar  merupakan tindakan melawan hukum  berupa permintaan imbalan uang, jasa maupun barang . Pengaduan terkait pungutan liar  sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, seperti penundaan keluarnya izin yang berlarut-larut serta tidak diberikan layanan dan penyimpangan prosedur.

      Dikemukakan Haneda , dalam hal pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik , bahwa tidak ada biaya dalam pelayanan publik. Ketidaktahuan masyarakat atas tindakan yang dilakukan penyelenggara penyelenggaraan pelayanan publik berupa permintaan imbalan tanpa dasar hukum merupakan bagian pungutan liar dan pemahaman yang rendah terhadap lembaga pengawas, seperti Ombudsman dan Saber Pungli.

      Haneda Sri Lastoto mengungkapkan, maraknya pungutan liar yang terjadi di Indonesia tidak dapat terlepas dari pemahaman dan kultur masyarakat terkait tindakan dengan pelaku pungli. Pemahaman masyarakat, bahwa dalam memohonkan atau proses penyelenggaraan pelayanan publik erat dengan biaya. Bahkan lebih mirisnya ada asumsi  yang berkembang di masyarakat, bahwa dengan memberikan sejumlah uang akan mempermudah dan mempercepat pelayanan yang diberikan petugas pelayanan. ”Kultur budaya ketimuran masyarakat seolah sebagai dukungan atas tindakan pungutan liar. Sebut saja, misalnya budaya memberikan atau ucapan terima kasih kepada penyelenggaran. Hal – hal kecil tersebut membudaya di tengah masyarakat dan menjadi sebuah peluang bagi para oknum untuk memanfaatkannya, “ ungkap Haneda, Selasa lalu .

      Haneda menunjuk ,  standar pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2009 salah satu upaya dan cara untuk mencegah  pungutan liar. Dalam standar pelayanan disebutkan, masalah biaya yang merupakan transparansi agar penyelenggara berkewajiban untuk menginformasikan masalah biaya ,  jelas dasar hukumnya dan besarannya. Dengan transparansi seperti itu, lanjut Haneda , pungutan liar yang dilakukan oknum – oknum  tidak bertanggung jawab dapat dicegah.

      Keberadaan ,  institusi, tim dan unit yang melakukan pengawasan tindakan pungutan liar mulai dari pengawas internal, pengawas eksternal,  seperti Ombudsman, Saber Pungli dan Kepolisian  agar  pelayanan publik terbebas dari pungutan liar .

      Pencegahan terhadap pungutan liar telah diimplementasikan dengan terbentuknya tim Saber Pungli, pemenuhan standar layanan, inovasi pelayanan publik,pembentukan unit – unit pengaduan serta penegakan kode etik pegawai . Namun di sisi lain , masih  perlu ditingkatkan dievaluasi dan perbaikan implemnentasinya  agar dampak terhadap penyelenggaraan publik lebih baik. Haneda menyebut , kendala utama masih adanya pungutan liar , yang menjadi penyebabnya adalah pelaksanaan regulasi yang kurang maksimal dan comprehensive, ditambah kapasitas sumber daya manusia tidak mumpuni. Kondisi ini menjadi penyebab utama pungutan liar tetap ada.          Dalam penanganan  pungutan liar Ombudsman berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli , di kabupaten/kota maupun provinsi. Apabila hasil pemeriksaan mengarah dugaan tindak pidana , pihaknya akan dikoordinasi dengan unit  terkait. Oknum yang melakukan pungutan liar menurut Haneda , disebabkan oleh banyak faktor,  di antaranya peluang yang diberikan oleh masyarakat yang memberikan sejumlah uang  pelicin, di samping kurangnya transparansi informasi  biaya layanan yang disampaikan oleh penyelenggara, hingga menjadi celah bagi oknum untuk melakukan pungutan liar. Diperparah oleh unit layanan publik tidak menyusun standar pelayanan publik dengan baik. Modus pungli yang banyak dilakukan, antara lain dengan menghambat proses layanan publik dan meminta sejumlah uang apabila pemohon ingin cepat layanan diproses. Disebutkan Haneda , besaran pungli sangat beragam , walau  oknum hanya meminta Rp 100 , apabila tidak ada dasar hukum yang tercantum dalam standar pelayanan, maka bisa disebut pungli. (E-018)***