Untuk Reforma Agraria Data HGU Tidak Dibuka BPN

136

BISNIS BANDUNG – Berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) nomor register 121 K/TUN/2017, pemerintah diwajibkan untuk membuka data perizinan Hak Guna Usaha (HGU). Data perizinan HGU dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria dan menjalankan reforma agraria. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI sejauh ini tidak menghiraukan keputusan MA tersebut dengan dalih  menutupi data HGU untuk melindungi industri sawit nasional.

Ketua Bidang Data dan Informasi BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Angga Hermanda menilai, logika Kemeterian ATR/BPN untuk menutupi data HGU tidak masuk akal. Pertama, sudah ada putusan MA, kedua perlu digaris bawahi bahwa HGU merupakan tanah negara yang hak kelolanya diberikan kepada badan hukum yang umumnya berbentuk perusahaan. ”Tanah HGU bukan tanah milik, sehingga data HGU adalah data publik,” ungkap Angga menegaskan perihal status tanah HGU.

 Data HGU sangat penting untuk mengetahui tanah-tanah HGU atau perizinan lain yang sudah berakhir masa pengelolaannya. Karena tanah-tanah itu seluas 9 juta hektar dapat langsung menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana janji Presiden dalam RPJMN 2015-2019. Menteri ATR , lanjut Angga ,  harus berkaca bahwa ia masih mempunyai hutang sebesar 400.000 hektar tanah HGU terlantar untuk reforma agraria dan meredistribusikan tanah kepada petani.

Berdasarkan Sensus Pertanian BPS tahun 2013,  56 % rumah tangga petani hanya menguasai tanah pertanian kurang dari 0,5 hektar. Kenyataan ini yang menjadi faktor utama sekitar 5 juta rumah tangga petani meninggalkan kegiatan pertanian dalam sepuluh tahun terakhir ini. Data tersebut membuktikan bahwa petani yang tidak memiliki tanah di Indonesia terus meningkat. ”Sementara perusahaan perkebunan kelapa sawit semakin luas menguasai puluhan juta hektar tanah,” ujar Angga.

Dikemukakan Angga , pemerintah menyadari perkebunan sawit yang semakin luas akan memicu terjadinya peningkatan produktivitas, sementara di sisi lain kondisi pasar sawit melemah, sebab itu pemerintah  menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. “Inpres ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki orientasi untuk membatasi perluasan perkebunan sawit, dan mengevaluasi peremajaan sawit. Kondisi serupa  ini, sangat mungkin tanah-tanah yang diterlantarkan dan memasuki waktu akhir hak pengelolaan, bisa digunakan untuk pertanian petani,”tutur Angga,baru-baru ini di Bandung

Pemerintah Menggugat

Sementara itu terkait masalah sawit , pengamat ekonomi-perdagangan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, Ph.D mengemukakan,  tanggal 12 Maret 2019 lalu, pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan mengajukan gugatan terhadap kebijakan Uni Eropa  (European Union Directive Policy ) tertanggal 11 Desember 2018 yang memuat kebijakan Uni Eropa dalam penggunaan energi dari sumber daya terbarukan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut komitmen Uni Eropa (UE) dalam melaksanakan Paris Agreement tahun 2015 untuk mengurangi emisi sebesar 40% pada tahun 2030.             Tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan independensi  pasokan (menurunkan impor) energi dari luar UE , selain untuk mengurangi dampak yang besar penggunaan sumber daya alam dari negara luar Uni Eropa. Selain hal tersebut Uni Eropa akan mengembangkan sistem  transportasi public berbasis listrik untuk mengganti sistem transportasi berbahan bakar biofuel.

Dikemukakan Yayan Satyakti, kebijakan ini memberikan dampak bagi Indonesia , yakni terjadinya penurunan permintaan impor minyak sawit Indonesia oleh UE . Uni Eropa menetapkan standar lingkungan yang tinggi , seperti penggunaan sistem pertanian berkelanjutan dengan mempertimbangkan perhitungan emisi melalui pendekatan Siklus Hidup Emisi Rumah Kaca (Life Cycle Greenhouse Gas Emission). (E-018)***